Advertorialnews.com - Adhel Setiawan resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atas kebijakan pengiriman siswa ke barak militer dalam program pendidikan karakter yang menuai kontroversi.
Program yang diberi nama Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa itu disebut-sebut sebagai upaya pembinaan bagi siswa yang dianggap melanggar disiplin. Namun di mata Adhel, program ini justru melewati batas.
“Saya lihat anak-anak itu dicukur rambutnya, pakai seragam loreng, disuruh baris-berbaris, bahkan disuruh teriak-teriak di bawah panas matahari. Ini bukan pendidikan, ini tekanan psikologis,” katanya usai menyerahkan dokumen laporan ke penyidik Bareskrim.
Tak sendirian, Adhel membawa serta bukti video, kronologi kejadian, dan tangkapan pemberitaan media. Ia menegaskan bahwa kebijakan itu melanggar UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76H, yang melarang keterlibatan anak dalam kegiatan militer, dengan ancaman pidana penjara hingga lima tahun.
Program ini disebut hanya berbasis surat edaran, tanpa dasar hukum yang kuat. Ia pun menolak narasi bahwa pendekatan militer dapat menggantikan peran pendidikan yang penuh empati dan pengasuhan.
“Saya tidak melarang anak dibina. Tapi jangan sampai anak-anak kita dilatih seperti pasukan tempur. Di mana nilai kasihnya? Di mana pendidikannya?” ucap Adhel.
Sebelumnya, Adhel juga telah melaporkan program ini ke Komnas HAM, berharap ada perlindungan lebih serius terhadap hak anak-anak di sekolah.
Pihak Bareskrim kini tengah mengkaji laporan tersebut dan berencana melakukan gelar perkara dalam waktu dekat.
Sementara itu, hingga berita ini dirilis, Gubernur Dedi Mulyadi belum memberikan tanggapan resmi atas laporan tersebut. Program barak militer untuk siswa tetap dijalankan di sejumlah daerah, dengan dukungan sebagian kepala sekolah, namun juga penolakan dari sejumlah orang tua dan aktivis pendidikan.
(Red)