Advertorialnews.com — Indonesia dikenal sebagai negara yang melarang perjudian. Namun tak banyak yang tahu bahwa Jakarta pernah punya kasino legal yang dioperasikan secara resmi oleh pemerintah daerah. Diresmikan pada 21 September 1967, kasino ini berada di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat, dan menjadi tonggak sejarah unik dalam perjalanan ibu kota.
Di balik langkah yang kontroversial itu berdiri sosok Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin, yang dikenal progresif dan berani mengambil risiko demi pembangunan kota.
Kasino: Sumber Dana Alternatif Pembangunan Jakarta
Ali Sadikin mengambil kebijakan tidak populer: membuka sumber pendapatan dari sektor yang dianggap "kotor", demi membiayai pembangunan Jakarta tanpa terlalu bergantung pada APBN. Dari kasino, pemerintah provinsi meraup:
Rp 25 juta per bulan pada 1967
Setara dengan > Rp 200 miliar/bulan saat dikonversi ke nilai hari ini
Uang dari kasino digunakan untuk membangun:
Sekolah
Rumah sakit
Jalan dan jembatan
Fasilitas umum lainnya
“Kalau Anda tidak suka cara saya cari uang, beri saya alternatif sumber dana yang sah,” ujar Ali Sadikin dalam salah satu pidatonya, menegaskan bahwa pendekatannya bukan untuk glamorisasi judi, tapi solusi pragmatis.
Bukan untuk Umum: Hanya WNA Keturunan Tionghoa
Kasino tersebut tidak dibuka untuk masyarakat umum Indonesia, tetapi hanya melayani warga negara asing keturunan Tionghoa. Strategi ini dilakukan untuk menghindari gejolak sosial dan menekan kemungkinan kecanduan judi di kalangan rakyat lokal.
Akhir dari Kasino Legal
Pada tahun 1974, kasino resmi ditutup setelah diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 1974 yang melarang semua bentuk perjudian di Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan tekanan moral dan politik yang makin meningkat, meskipun dampak ekonominya waktu itu sangat signifikan.
Wacana Lama yang Muncul Kembali?
Hingga hari ini, kebijakan Ali Sadikin soal kasino masih menjadi bahan diskusi, terutama di tengah usulan untuk melegalkan kasino di zona ekonomi khusus seperti Batam atau Bali. Tujuannya: menambah devisa, mengurangi judi ilegal, dan membuka lapangan kerja.
(Red)